KNPI terbelah lagi

Jakarta (Mimbar Indonesia) - Belum kering tanahnya kini basah lagi karena hujan, barangkali kalimat tersebut mengibaratkan kondisi KNPI hari ini. Baru seumur jagung kepengurusan DPP KNPI periode 2015-2018 dibawah kepemimpinan Muhammad Rifai Darus (MRD) hasil kongres papua awal maret yang lalu, kini diterpa perpecahan. Seperti mengulang DPP KNPI pada periode 2008-2011 yang mengalami dualisme kepemimpinan antara Azis Syamsuddin (kongres Bali) dengan Ahmad Dolli (kongres Jakarta).

Perpecahan ini bermula ketika beberapa OKP mengkritisi kebijakan MRD dalam membentuk kepengurusan, disinyalir ada beberapa pelanggaran AD/ART yang dilakukan oleh formatur yang dikomandoi oleh MRD. “Pengurus DPP KNPI 2015-2018 ini banyak yang menyalahi AD/ART KNPI, banyak dari mereka berusia di atas 40 tahun dan itu jelas bertentangan denga AD/ART sebab itulah OKP yang bernaung di KNPI mendesak untuk melakukan evaluasi melalui KLB,” ujar Frans Islami, salah seorang tokoh penggagas KLB.

Akhirnya, pada hari ini (Senin, 1 Juni 2015) gabungan OKP yang menolak pelanggaran AD/ART DPP KNPI periode 2015 – 2018 melakukan KLB di Hotel Kartika Chandra, Jakarta.

Sirajuddin Wahab, sekjen DPP KNPI periode 2015 -2018 memberikan jawaban atas langkah sebagian OKP dan DPD I yang melakukan KLB. "Cukup lah perpecahan yang pernah dialami oleh DPP KNPI di Periode 2008-2011, antara Ahmad Doli Kurnia dan Aziz Syamsuddin, saatnya Pemuda Indonesia Bangkit dan bekerja. Kiprah dan karya KNPI ditunggu bangsa dan negara" kata Bung Siraj, di kantor DPP KNPI jalan Rasuna Said, Jakarta.

Memang menjadi ironi jika KNPI kembali mengalami perpecahan hingga berujung pada dualisme kepengurusan. Ketua umum PP AMMDI, Ton Abdillah Has menilai KNPI makin mundur akibat konflik tak berujung. “Saya cukup maklum degan kegelisahan kawan-kawan yang kecewa degan gaya kurang akomodatifnya gerbong bung MRD, bahkan saya sendiri memutuskan tidak bergabung sebelum kepengurusan mulai disusun karena sejak awal sudah mencium aroma 'oligarki' eksponensial. Pendekatan administratifnya juga kurang tepat, OKP tidak diminta merekom pengurus secara resmi, padahal KNPI adalah wadah berhimpun,” ujarnya.

Namun, Ton juga tidak sepenuhnya yakin pelaksanaan KLB adalah jawaban substansial, karena sumbernya adalah ketimpangan di tubuh organisasi-organisasi yang berhimpun. Bahkan, secara keseluruhan bisa dikatakan dunia kepemudaan kita makin stagnan, bukan lagi menjadi sumber utama kaderisasi pemimpin bangsa. “Jadi, ber-KNPI degan model apapun, jika substansi masalahnya tidak disentuh, nasib dunia kepemudaan kita tidak bakal membaik,” ujar mantan ketua umum DPP IMM ini.